Pengguna jalan Bisa Gugat Pemerintah

PENGAMAT transportasi dan perkotaan Azas Tigor Naing golan menegaskan penguna jalan dapat mengugat peme rintah bila terjadi kecelakaan akibat jalan rusak.

Menurut Nainggolan, jika mengalami kecelakaan ka rena jalan berlubang, peng guna jalan dapat mengugat pemerintah.

Pemerintah dimaksud ter gantung pada pengelola jalan itu, apakah dinas pekerjaan umum yang menangani jalan provinsi atau Kementerian Pekerjaan Umum yang me ngelola jalan nasional.

“Betul bisa digugat. Jika terjadi kecelakaan di Gatot Subroto karena jalan rusak, warga bisa menggugat Ke menterian PU karena jalan itu jalan nasional,“ ujarnya.

Dia menerangkan, peng guna jalan bisa langsung me lapor ke polisi, atau melalui pengadilan dengan gugatan pelangaran UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Nainggolan, pe merintah bisa mendapatkan hukuman sanksi berupa den da, juga kurungan penjara bergantung pada kecelakaan itu.

“Ada sanksi yang harus diberikan kepada pemerin tah,“ ujarnya.

Dari informasi yang diper oleh, yang mengugat tidak mesti mereka yang merasa kan langsung akibat dari kelalaian pemerintah, tapi masyarakat yang tidak mera sakan langsung pun bisa menggugat.

Soal jalan rusak sudah diatur di Pasal 24 ayat (1) UndangUndang No 22 Tahun 2009. Di pasal itu disebutkan penyelenggara jalan wajib segera dan patut memper baiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecela kaan lalu lintas.

Kemudian, mengacu ke pada ayat (2) Pasal 24 Un dangUndang No 22 Tahun 2009, jika jalan rusak itu belum diperbaiki, penyeleng gara jalan wajib memasang rambu atau tanda khusus di lokasi jalan rusak itu se hingga kecelakaan bisa di antisipasi.

Namun, jika pengelola ja lan tidak memenuhi kewa jiban memperbaiki jalan ru sak dan mengakibatkan kecelakakan, penyelenggara dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Sesuai dengan ketentuan pidana pada Pasal 273 ayat (1), jika jalan rusak itu menimbul kan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan, pihak penyelenggara teran cam penjara lima bulan atau denda Rp12 juta. (Media Indonesia, 18/02/2014)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sekilas Info